Selamat Datang

di Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Misi


“SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELAUTAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TAHUN 2020”

  • Main Menu

ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan

ADMIN | 2019-03-26 13:45:44
ASN Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Mulyono SE, Ak, MM secara resmi membuka sosialisasi tentang kewajiban penyampaian Lapohan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup pemerintah daerah Sulteng tahun 2019 bertempat di Aula Inspektorat, Senin 4 Maret 2019.

Mengawali sambutannya, terlebih dahulu gubernur memberikan apresiasi dan menyambut baik dilaksanakannya sosialisasi dalam rangka menanamkan kepatuhan di kalangan ASN supaya taat aturan dan memiliki kesadaran moral selaku abdi negara yang mempunyai tanggung jawab menyampaikan LHKASN dengan sejujùr-jujurnya.

lebih lanjut dikatakannya, kegiatan sosialisasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKASN dilingkungan instansi pemerintah dalam rangka pencegahan KKN, penyalahgunaan wewenang, membentuk transparansi serta penguatan integrasi ASN.

'Itulah sebabnya mengapa pelaporan harta kekayaan harus dilaksanakan oleh seluruh ASN karena merupakan strategi pencegahan tindak pidana korupsi dan dan menjadi salah satu indikator dalam zona integritas," sebut gubernur

sehubungan hal tersebut lanjut gubernur, maka inspektorat daerah Sulteng sudah menyusun program pengawasan setiap tahun yang dituangkan kedalam program kerja pengawasan tahunan dengan kegiatan pengawasan umum dalam rangka kebijakan pengawasan terhadap OPD.

"Subyek LHKASN adalah seluruh ASN selain yang berkewajiban menyampaikan LHKPN, tujuan penyampaiannya untuk pimpinan organisasi melalui aparat pengawasan intern pemerintah," sebut gubernur.

Materi sosialisasa selanjutnya disampaikan Herlin Sukmawati dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi tentang Laporan Harta Kekayaan ASN terkait surat edaran Menpan RB No 1 Tahun 2015.

(Biro Humas dan Protokol )