?> Pertahankan WTP, Pemprov Sulteng Sosialisasi SOP Utang-Piutang
Minggu, 19 November 2017

Pertahankan WTP, Pemprov Sulteng Sosialisasi SOP Utang-Piutang

  • PDF

sosHutangPiutang2017.jpg

Penerapan akuntansi berbasis akrual, yang diwajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimulai pada tahun 2015, diawal penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, pemerintah provinsi sulawesi tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, opini ini, merupakan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, tentunya capaian prestasi tersebut, tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan keseriusan dari Aparatur Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Suawesi Tengah.

Untuk itu, prestasi yang kita raih dalam pengelolaan keuangan, terutama penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, harus di pertahankan, dengan mengambil langkah kongkrit, berupa memenuhi persyaratan dan indikator-indikator yang diwajibkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, seperti pencatatan, pengakuan, penilaian dan penyajian piutang dan utang secara wajar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. H. Mohammad Hidayat Lamakarate, M.Si pada acara Pembukaan Sosialisasi Pergub No 45 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Piutang dan Pergub No 46 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Utang di Palu Selasa, 05 September 2017.

Untuk itu, dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur secara akrual, bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut, atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (piutang), dan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban (utang), terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara / daerah atau entitas pelaporan.

”Pengelolaan piutang dan utang, telah diatur dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, namun hal ini belum memadai secara teknis tentang piutang dan utang, sehingga dibutuhkan regulasi berupa peraturan gubernur, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bekerjasama dengan Kantor Jasa Akuntansi-Ridwan, untuk menyusun Pergub dimaksud serta harus di sosialisasikan,” jelas Sekdaprov Hidayat Lamakarate.

Hadir pada kesempatan itu, Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Mulyono, SE, MM, Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Asset, Eda Nur Ely, SE, Kepala Kantor Jasa Akuntansi-Ridwan, Prof. Dr. Ridwan, M.Si serta pejabat terkait lainnya.

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 06 September 2017 20:04

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7908
mod_vvisit_counterYesterday12129
mod_vvisit_counterThis week20037
mod_vvisit_counterLast week75793
mod_vvisit_counterThis month214130
mod_vvisit_counterLast month354024
mod_vvisit_counterAll days11344330

We have: 66 guests, 11 bots online
Your IP: 54.224.121.67
 , 
Today: Nov 19, 2017
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id