?> Rakor BPNT di Sulteng Dibuka Mensos Khofifah
Jumat, 20 Oktober 2017

Rakor BPNT di Sulteng Dibuka Mensos Khofifah

  • PDF

rakorBPNT2017.jpg

Kementerian Sosial menggelar Rakor BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuka langsung Mensos Khofifah Indah Parawansa di Hotel Mercure, Palu, Rabu(4/10). 

 Kedatangan mensos didampingi Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung. Sedang Gubernur Longki Djanggola diwakili Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Dr. B. Elim Somba, M.Sc. 

Dari pemerintah kabupaten diantaranya hadir, Bupati Tojo Unauna Moh. Lahay, Wakil Bupati Sigi Paulina, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Rais Adam.
Di hadapan 170-an peserta dari kepala-kepala dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, kepala Bappeda, camat, lurah dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Mensos Khofifah mengatakan BPNT akan diberikan reguler tiap bulan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH melalui akun elektronik yang digunakan membeli pangan di e-Warong KUBE.
Terobosan itu jelas Mensos telah berjalan di 98 kota dari 118 yang disasar, khusus di Sulawesi Tengah baru di Kota Palu. 
Dengan BPNT ini, KPM tidak perlu lagi membayar uang tebus sebesar Rp. 1600 / Kg untuk membeli rastra (beras sejahtera) yang menurut pengamatan mensos kurang efektif, menyentuh KPM.
Namun begitu, kata mensos tidak tertutup kemungkinan bagi kabupaten-kabupaten lain di Sulteng untuk mengikuti dengan catatan pemkab bersedia menyiapkan infrastruktur dan integrasi data. 
Di bagian lain, Mensos mengungkapkan hasil survei dari lembaga terkait seperti Bank Dunia, BPS dan Kemenkeu, bahwa PKH dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) efektif mengurangi kemiskinan dan gini rasio. 
Saat ini angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10 % dan gini rasio 0,397. Oleh karenanya, Mensos mengharap dukungan penuh relawan, pendamping sosial di daerah sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan termasuk penguatan birokrasi dinas sosial di daerah.
"Inilah yang jadi bagian penguatan yang gilirannya bermuara pada keberhasilan program nasional penurunan kemiskinan dan gini rasio yang jadi tusi (tugas fungsi) kementrian sosial," imbuh mensos.
Atas bergulirnya program BPNT, gubernur lewat asisten berbahagia dengan kebijakan mensos meniadakan uang tebus bagi KPM PKH, penerima rastra seiring konversinya ke BPNT dimulai dari Kota Palu.
Di sisi lain masih tingginya angka kemiskinan Sulteng sebesar 14 % daripada nasional, menurut asisten disebabkan masih banyaknya penduduk miskin di pelosok kabupaten utamanya suku terasing yang terisolir, susah disentuh program dinsos setempat.
Olehnya ia harap ada penanganan khusus dari kementerian untuk suku-suku terasing.
"Saya harap (rakor) menghasilkan persiapan yang matang artinya sasaran bantuan harus tepat dengan pendataan yang akurat agar sampai ke keluarga miskin," lanjut asisten.
Setelah membuka rakor, Mensos Khofifah dan dirjen menuju Kelurahan Kawatuna, Kota Palu untuk meresmikan e-warong KUBE.
Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 05 Oktober 2017 00:02

Add comment


Security code
Refresh

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3812
mod_vvisit_counterYesterday8391
mod_vvisit_counterThis week54115
mod_vvisit_counterLast week59686
mod_vvisit_counterThis month209434
mod_vvisit_counterLast month373442
mod_vvisit_counterAll days10985610

We have: 143 guests, 212 bots online
Your IP: 23.20.86.177
 , 
Today: Okt 20, 2017
Pagerank Checker

Contact Us

Anda dapat menghubungi kami :

:

Jln. Samratulangi No. 101 Palu                 Sulawesi Tengah, Indonesia

: 0451 - 451311
:
info@sultengprov.go.id